PALU, ARAHTIMUR.ID – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum sebagai upaya menyempurnakan regulasi daerah agar selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (19/10/2026), tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan Ranperda prakarsa Komisi I DPRD Sulteng yang disiapkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES, memimpin sekaligus membuka kegiatan tersebut. Uji publik ini dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulteng, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Pembahasan menghadirkan tim penyusun Reni Etikawati, S.H., M.H., Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Sopian, A.Md.IP., S.H., M.H., serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Imran, S.H., M.H.
Penyempurnaan regulasi ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum, tetapi juga membahas pentingnya perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, ASN dapat menghadapi berbagai risiko hukum, baik berupa proses pidana maupun sengketa perdata yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan kedinasan. Karena itu, mekanisme pendampingan hukum yang jelas dan memadai diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung profesionalisme aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Meski demikian, perlindungan hukum bagi ASN perlu disertai batasan yang tegas. Fasilitasi bantuan hukum harus berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan tidak ditujukan untuk menangani persoalan pribadi.
Secara konstitusional, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bagian dari upaya menjamin akses terhadap keadilan (access to justice) dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan
