PALU, ARAHTIMUR.ID – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas rencana pemindahan lokasi sandar dua kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), yakni KM Lambelu dan KM Dorolonda, dari Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, ke Pelabuhan Donggala, Senin (26/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Baruga DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, tersebut digelar menyusul aksi demonstrasi dan pengaduan masyarakat Pantoloan yang menolak rencana perubahan lokasi sandar kapal. Warga khawatir kebijakan itu berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada aktivitas pelabuhan serta meningkatkan biaya transportasi penumpang.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandi Adhi Prabowo, mengatakan RDP dilaksanakan menindaklanjuti surat resmi yang disampaikan sejumlah lembaga terkait. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi atas persoalan yang berkembang.
Dandi menegaskan, DPRD Sulteng berupaya mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, baik yang berada di Pantoloan maupun Donggala, tanpa memihak kelompok tertentu.
“Jadi tidak ada kita pihak, karena di wilayah Sulawesi Tengah ini, semua masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah itu penting bagi kita. Jadi tidak ada yang kita berpihak sama sekali,” kata Dandi.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan penyelesaian jangka panjang yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus berbagai aspek terkait operasional pelayaran.
Sementara itu, Ketua PMP, Dzulkarnain, menyampaikan keberatan terhadap rencana perubahan lokasi sandar kapal Pelni yang merujuk pada Surat Keputusan (SK) Nomor 612. Ia mengatakan masyarakat Pantoloan telah melakukan aksi penolakan sejak Desember 2025 karena khawatir kebijakan tersebut mengancam penghasilan warga yang selama ini bergantung pada aktivitas pelabuhan.
Menurut Dzulkarnain, Pelabuhan Pantoloan menjadi sumber penghidupan bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh hingga sopir angkutan. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan adanya solusi bagi warga terdampak sebelum perubahan lokasi sandar diberlakukan.
“Pemerintah kita, negara ini, memindahkan tempat orang yang bisa mendapatkan sesuap nasi tanpa dicarikan solusinya. Ada banyak buruh, ada banyak sopir, ada banyak masyarakat yang berharap dan tumbuh hidup di situ, serta-merta dipindahkan tanpa ada solusi,” ujar Dzulkarnain.
Ia juga menyoroti ketentuan dalam diktum keempat SK tersebut yang, menurut penjelasannya, memungkinkan keputusan ditinjau kembali apabila ditemukan kekeliruan.
Dzulkarnain menyebut, dalam pertemuan pada 2025, sejumlah pihak telah terlibat, di antaranya Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, PT Pelni, PT Pelindo, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dengan disaksikan Kapolda serta Pangdam.
Dalam pertemuan itu, lanjutnya, disepakati bahwa perubahan tidak dilakukan terlebih dahulu. Apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk mengubah kebijakan, seluruh pihak akan kembali dipanggil guna membicarakan solusi bersama.
Selain persoalan mata pencaharian, PMP turut menyoroti aspek aksesibilitas dan potensi kenaikan biaya perjalanan penumpang apabila lokasi sandar kapal dipindahkan ke Pelabuhan Donggala.
Dzulkarnain menilai Pelabuhan Pantoloan selama ini memiliki posisi strategis karena relatif mudah dijangkau masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk Pantai Barat, Tolitoli, Gorontalo, Pantai Timur, Poso, hingga Luwuk.
Menurutnya, keterjangkauan layanan kapal bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh harga tiket, tetapi juga keseluruhan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan penumpang dari tempat tinggal menuju pelabuhan.
Ia khawatir pemindahan lokasi sandar akan menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama penumpang yang harus menempuh perjalanan lanjutan menuju Pelabuhan Donggala.
PMP menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan masyarakat Pantoloan dengan warga Donggala. Dzulkarnain berharap pemerintah dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua wilayah agar kebijakan yang diterapkan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Ia juga berharap kesepakatan yang telah dibahas pada 2025 menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, sehingga persoalan pemindahan lokasi sandar kapal Pelni dapat diselesaikan melalui dialog dan solusi yang adil bagi masyarakat terdampak.
