PALU, ARAHTIMUR.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan arah pembentukan regulasi daerah tahun 2027 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, DPRD membuka ruang partisipasi publik untuk menghimpun masukan sekaligus memastikan rancangan regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan tersebut berlangsung di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026). Peserta terdiri atas pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Sulteng, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi, serta komunitas.
Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, hadir bersama sejumlah anggota DPRD, yakni Yusuf, S.P., Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., CN., Dra. Marlelah, M.Si., Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E., dan Mahfud Masuara, S.H. Sejumlah anggota DPRD tersebut turut memberikan pemaparan dalam kegiatan sosialisasi.
Dua materi utama disampaikan dalam kegiatan tersebut. Mahfud Masuara, S.H. memaparkan Program Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027, sedangkan Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H., menyampaikan materi Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP). Kegiatan dipandu Kepala Bagian Perundang-undangan, Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., selaku moderator.
Dalam pemaparannya, Mahfud menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Keberadaannya menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas pembentukan regulasi berdasarkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 memuat delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar daftar kumulatif terbuka. Jumlah tersebut terdiri atas lima Ranperda prakarsa DPRD dan tiga Ranperda prakarsa Pemerintah Daerah.
Selain itu, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
Delapan Ranperda prioritas tersebut meliputi perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan; fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual; penyelenggaraan pertanian; tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan; bantuan hukum; perlindungan masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perilaku seksual; perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta perubahan Perda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Sementara itu, Dr. Asri Lasatu menekankan bahwa setiap usulan Ranperda harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, memiliki landasan kewenangan yang jelas, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
Menurutnya, analisis kebutuhan Perda menjadi tahapan penting untuk memastikan regulasi yang dirancang memiliki urgensi dan manfaat. Proses tersebut dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyebaran kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, hingga wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Pimpinan Bapemperda, Sri Indraningsih Lalusu, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa setiap usulan Ranperda harus melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Tidak semua usulan dapat langsung dimasukkan dalam program pembentukan Perda tanpa melihat urgensi, kewenangan pemerintah daerah, serta manfaat yang akan dihasilkan.
Ia menekankan bahwa pembentukan Perda bukan sekadar memperbanyak produk hukum daerah, melainkan menghadirkan regulasi yang benar-benar dibutuhkan, memiliki daya guna, dan dapat diimplementasikan.
Sri Indraningsih juga mengapresiasi keterlibatan OPD, organisasi profesi, asosiasi, dan komunitas dalam sosialisasi tersebut. Menurutnya, partisipasi berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi Ranperda sehingga regulasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan strategis. Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan daerah, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.
Perwakilan PAPRI turut menyoroti pentingnya perlindungan dan pemanfaatan karya cipta serta kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari identitas dan potensi daerah.
Di sisi lain, perwakilan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan perkembangan fasilitasi kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong perlindungan berbagai produk unggulan daerah, termasuk Durian Volcano yang menjadi salah satu potensi khas Sulawesi Tengah.
Berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan peserta mendapat tanggapan dari pimpinan Bapemperda dan narasumber untuk selanjutnya menjadi bahan pengayaan serta penyempurnaan rancangan regulasi yang tengah dipersiapkan.
Melalui kegiatan ini, Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berharap penyusunan Propemperda Tahun 2027 dapat berlangsung secara lebih terarah, terukur, dan partisipatif. Sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu melahirkan produk hukum daerah yang tidak hanya memiliki landasan hukum kuat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
