PALU, ARAHTIMUR.ID – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syafrie, mengkritik sikap Wali Kota Palu dalam menyikapi polemik rencana pemindahan lokasi sandar kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), KM Lambelu dan KM Dorolonda, dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala.
Kritik tersebut disampaikan Syafrie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulteng di Gedung Baruga DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Senin (26/10/2026). Ia menyoroti adanya perbedaan sikap pemerintah kota terkait Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang dinilainya perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Syafrie merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 yang menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai RIP. Ia mempertanyakan surat keberatan yang disebut diterbitkan Wali Kota Palu pada 29 Oktober 2026, sementara sebelumnya telah ada surat persetujuan terkait RIP.
Menurut Syafrie, Terminal Wani, Terminal Pantoloan, dan kawasan Teluk Palu perlu dipandang sebagai satu kesatuan dalam pembahasan kebijakan kepelabuhanan. Karena itu, ia meminta pemerintah kota memberikan penjelasan mengenai perbedaan sikap tersebut.
“Di sisi lain, dia mengeluarkan surat persetujuan tentang RIP. Tidak bisa dia mengatakan bahwa sesuatu yang terpisah antara Terminal Wani, Terminal Pantoloan dengan Teluk Palu, tidak bisa seperti itu, karena ini satu kesatuan,” kata Syafrie.
Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, perbedaan antara surat persetujuan dan surat keberatan perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan.
Syafrie juga mengingatkan agar persoalan administrasi dan perbedaan sikap kebijakan tidak berlarut-larut hingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ya. Masih jauh sekali itu Pemilihan Gubernur. Di sisi lain dia sudah mengeluarkan surat persetujuan, di sisi lain dia mengeluarkan surat keberatan. Ini kan aneh kalau begini. Ini menjadi tugas kita, supaya kita punya fungsi yang sama melakukan pengawasan. Jangan sampai persoalan administrasi kita ditertawai oleh masyarakat kita. Kok awalnya mendukung, tiba-tiba tidak sepakat lagi,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menunjukkan konsistensi dalam menyikapi persoalan pemindahan lokasi sandar kapal Pelni. Selain itu, koordinasi antarpemerintah daerah dan instansi terkait dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat Pantoloan maupun Donggala.
RDP Dorong Evaluasi Rencana Induk Pelabuhan
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Sulteng juga menyampaikan rekomendasi terkait penyelesaian polemik pemindahan kapal Pelni.
Pertama, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti kesepakatan Gubernur Sulawesi Tengah bersama masyarakat Pantoloan.
Kedua, meminta Gubernur Sulawesi Tengah menyurati kementerian terkait untuk mengevaluasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di wilayah Teluk Palu. Proses evaluasi tersebut diusulkan diawali dengan penyusunan *feasibility study* (FS) atau studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan kesepakatan Wali Kota Palu dan Bupati Donggala.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengevaluasi rencana pemindahan lokasi sandar kapal Pelni secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, tata kelola kepelabuhanan, koordinasi antarpemerintah, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan dan rekomendasi tersebut, DPRD Sulteng berharap polemik pemindahan KM Lambelu dan KM Dorolonda dapat ditangani secara terarah melalui koordinasi dan kajian yang jelas, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
