PALU, ARAHTIMUR.ID – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum yang merupakan prakarsa Komisi I DPRD Sulteng. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sriti Convention Hall Palu, Senin (19/10/2026), sebagai bagian dari upaya penyempurnaan substansi rancangan regulasi guna memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum di Sulawesi Tengah.
Kegiatan dipimpin sekaligus dibuka oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES. Turut hadir anggota Komisi I DPRD Sulteng, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, tenaga ahli Komisi I dan Bapemperda, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, serta Sekretariat DPRD Sulteng.
Uji publik tersebut juga menghadirkan tim penyusun, Reni Etikawati, S.H., M.H., yang memaparkan materi terkait rancangan regulasi. Selain itu, materi disampaikan oleh Sopian, A.Md.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, serta Dr. Imran, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
Pelaksanaan uji publik ini bertujuan menghimpun masukan, saran, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Ranperda Bantuan Hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam prinsip tersebut, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan (access to justice) dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (equality before the law).
Melalui regulasi yang komprehensif, bantuan hukum diharapkan tidak hanya memberikan akses pendampingan hukum kepada masyarakat miskin, tetapi juga memperjelas aspek perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, ASN dapat menghadapi berbagai risiko hukum, termasuk persoalan pidana maupun sengketa perdata yang berkaitan dengan tindakan kedinasan. Oleh karena itu, kejelasan mekanisme pendampingan dan perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga profesionalisme aparatur, serta mendukung keberlangsungan pelayanan publik.
Perlindungan hukum bagi ASN tetap harus memperhatikan batasan yang berlaku, yakni berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan bukan untuk kepentingan atau persoalan pribadi. Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum diharapkan dapat berjalan secara proporsional, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Selain itu, penyusunan Ranperda ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan bantuan hukum saat ini. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin dinilai perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
Melalui uji publik ini, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berharap rancangan peraturan daerah yang disusun dapat menjadi landasan hukum yang lebih responsif, memberikan kepastian hukum, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Masukan dari berbagai pihak diharapkan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
