PALU, ARAHTIMUR.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., mewakili Ketua DPRD Sulteng menghadiri Diskusi Publik tentang Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Panitia Santri Future Festival 2026 itu dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
Diskusi publik mengusung tema “Memperkuat Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022: Membangun Tata Kelola Fasilitasi Pesantren yang Terukur, Transparan, dan Berkelanjutan.” Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam memperkuat fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Sulawesi Tengah.
Turut hadir Ketua PW ISNU Sulawesi Tengah, Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H., Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Tengah, Ahmad Syukri, para narasumber, peserta diskusi, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat Pakamundi menegaskan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2022 harus menjadi landasan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi pengembangan pesantren, bukan sekadar regulasi yang tertulis dalam dokumen hukum.
Menurutnya, keberhasilan implementasi perda sangat ditentukan oleh komitmen bersama, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta tata kelola program fasilitasi yang terencana dan berorientasi pada kebutuhan pesantren.
“Perda Nomor 8 Tahun 2022 ini harus kita dorong agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pesantren di Sulawesi Tengah. Kita ingin tata kelola fasilitasi pesantren dilaksanakan secara terukur, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Hidayat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan perda perlu didukung perencanaan program yang matang, mekanisme fasilitasi yang jelas, serta evaluasi secara berkala. Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah terhadap pesantren dapat dilaksanakan secara efektif, sesuai kebutuhan di lapangan dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hidayat juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Menurutnya, setiap bentuk fasilitasi harus memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta sistem evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama. Setiap program fasilitasi perlu memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta evaluasi yang terukur. Dengan demikian, dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh lembaga pesantren,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi keagamaan, dan pengelola pesantren merupakan faktor penting dalam memastikan implementasi perda berjalan konsisten. Komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan pesantren.
Hidayat menyebut pesantren memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, serta pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan fasilitasi pesantren perlu didukung langkah konkret dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspirasi serta kondisi nyata di lapangan.
“Pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari kontribusi pesantren bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada sinergi yang kuat agar kebijakan fasilitasi pesantren dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Ia berharap diskusi publik tersebut tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2022. Identifikasi terhadap berbagai tantangan dan peluang dinilai penting sebagai dasar penyusunan langkah tindak lanjut yang lebih efektif.
“Harapan kita, diskusi ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti. DPRD tentu mendorong agar implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 semakin baik, sehingga fasilitasi pesantren di Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan,” tutup Hidayat.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, PW ISNU, PW NU, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dengan tata kelola yang terukur, transparan, dan berkelanjutan, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pengembangan pesantren di Sulawesi Tengah.
