JAKARTA, ARAHTIMUR.ID – Persoalan penataan keanggotaan Senat Universitas Tadulako (Untad) memasuki babak baru. Kuasa hukum sejumlah Guru Besar dan Anggota Senat Untad, M. Wijaya S., S.H., M.H., secara resmi menyerahkan Memori Banding Administratif kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI di Gedung Kemdiktisaintek, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penyerahan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan tindak lanjut atas tanggapan Rektor Untad dan Ketua Senat Untad tertanggal 3 November 2026 terkait keberatan mengenai penataan komposisi keanggotaan Senat serta permintaan penundaan sementara tahapan Pemilihan Rektor Untad periode 2027–2031.
Selain ditujukan kepada Menteri Diktisaintek, dokumen banding administratif tertanggal 9 November 2026 itu juga disampaikan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Ditjen Dikti, dan Kepala Biro Hukum Kemdiktisaintek. Salinannya turut ditembuskan kepada Ketua Komisi X DPR RI dan Ketua Ombudsman RI.
M. Wijaya menjelaskan, pengajuan banding administratif merupakan bagian dari pemenuhan prosedur upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurutnya, langkah tersebut juga merujuk pada mekanisme penyelesaian lanjutan yang sebelumnya telah disebutkan dalam surat tanggapan Rektor Untad. Ia menilai Menteri Diktisaintek memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengevaluasi persoalan tersebut berdasarkan kedudukan Rektor sebagaimana diatur dalam Statuta Untad 2024.
“Kami menempuh seluruh tahapan upaya administratif secara berjenjang. Karena dalam surat tanggapannya, Rektor sendiri telah menunjuk mekanisme banding administratif kepada atasan pejabat sebagai jalur penyelesaian berikutnya, maka kami mengajukan persoalan ini kepada Menteri Diktisaintek,” ujar Wijaya di Jakarta.
Ia mengungkapkan, salah satu substansi utama dalam memori banding tersebut adalah penilaian bahwa tanggapan Rektor dan Ketua Senat Untad belum menjawab seluruh pokok keberatan yang sebelumnya disampaikan para pemohon.
Dalam surat keberatan tertanggal 26 Oktober 2026, pihaknya mengajukan lima poin keberatan normatif yang dilengkapi dasar hukum. Namun, setelah mempelajari kedua surat tanggapan tertanggal 3 November 2026, pihaknya menilai baru tiga poin yang mendapatkan jawaban, sementara dua poin lainnya belum memperoleh penjelasan.
Dua persoalan yang dinilai belum dijawab tersebut berkaitan dengan pembatasan masa jabatan anggota Senat dari unsur Wakil Dosen serta tindak lanjut pembentukan Komite Etik dan pemberhentian sementara anggota Senat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran integritas akademik.
Terkait masa jabatan, Wijaya menyoroti ketentuan Pasal 40 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Untad juncto Pasal 8 ayat (9) Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut, menurutnya, membatasi masa jabatan selama empat tahun dan hanya memungkinkan pengangkatan kembali untuk satu kali masa jabatan.
Sementara itu, persoalan kedua menyangkut pelaksanaan ketentuan pembentukan Komite Etik dan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g Statuta Untad 2024 juncto Pasal 11 ayat (4) huruf b dan Pasal 12 Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024.
Wijaya menyebut, persoalan tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik yang sebelumnya menjadi bagian dari arahan Rapat Evaluasi Kemdiktisaintek pada 1 Oktober 2026.
“Dalam hukum administrasi terdapat asas kecukupan pertimbangan dan asas kecermatan. Jika dua dari lima pokok keberatan tidak mendapatkan tanggapan, maka menurut kami, pernyataan bahwa penataan keanggotaan Senat telah selesai sepenuhnya masih perlu diuji dan dijelaskan secara menyeluruh,” katanya.
Selain dua persoalan tersebut, memori banding juga memuat keberatan mengenai kedudukan pejabat yang mendapat tugas tambahan di bawah Rektor dan menduduki kuota anggota Senat dari unsur dosen yang mewakili fakultas.
Beberapa jabatan yang menjadi perhatian di antaranya Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Sekretaris Lembaga, serta Kepala UPA, pusat, dan laboratorium.
Pihak pemohon juga mempersoalkan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota Senat. Menurut Wijaya, proses tersebut harus dilaksanakan melalui pemilihan oleh seluruh dosen pada fakultas terkait, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Statuta Untad.
Lebih lanjut, ia menilai tanggung jawab Rektor dan Ketua Senat dalam proses penataan keanggotaan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Keduanya memiliki kewenangan dan kewajiban yang saling berkaitan dalam proses verifikasi, pemberhentian, hingga penetapan anggota Senat.
Wijaya merujuk pada sejumlah ketentuan dalam Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (3) huruf d, Pasal 12, dan Pasal 14. Sementara kewenangan Rektor dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat disebut diatur dalam Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (2) Statuta Untad 2024.
“Ketua Senat memiliki kewajiban melakukan verifikasi melalui mekanisme internal Senat, sedangkan Rektor memiliki kewenangan menetapkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan. Karena itu, kedua organ tersebut harus menjalankan kewenangannya secara terkoordinasi sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah permintaan penundaan sementara tahapan Pemilihan Rektor Untad periode 2027–2031. Wijaya menilai, penataan komposisi keanggotaan Senat perlu dituntaskan terlebih dahulu sebelum proses pemilihan dilanjutkan.
Menurutnya, keabsahan keanggotaan Senat berkaitan langsung dengan legitimasi kuorum dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, termasuk tahapan pemilihan Rektor.
Ia juga menilai ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan membuka ruang penundaan apabila pelaksanaan suatu keputusan atau tindakan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Penataan komposisi Senat harus dipastikan terlebih dahulu agar seluruh tahapan Pemilihan Rektor memiliki landasan keanggotaan yang jelas dan sah. Jangan sampai proses tetap berjalan, sementara persoalan mendasar terkait komposisi anggota yang memiliki hak suara belum diselesaikan,” tegasnya.
Dengan diserahkannya memori banding administratif tersebut, pihak pemohon berharap Menteri Diktisaintek dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wijaya menyatakan, pihaknya telah melengkapi seluruh dokumen dan bukti pendukung sebagai bagian dari upaya administratif yang ditempuh. Ia juga berharap kementerian dapat memberikan perhatian terhadap substansi keberatan yang diajukan, sehingga persoalan tata kelola kelembagaan di lingkungan Untad dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Kami mengedepankan iktikad baik dan berharap Menteri Diktisaintek beserta jajaran dapat menggunakan kewenangan pengawasannya untuk memastikan pelaksanaan Statuta Untad berjalan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.
