BATAM, ARAHTIMUR.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (5/11/2026). Kunjungan ini bertujuan menggali informasi dan bertukar pengalaman terkait strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola pendapatan, serta inovasi dalam pengelolaan pajak daerah.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, SE, didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla, ST, serta anggota Komisi II, yakni Rachmat Syah Tawainella, S.H., M.M., Dr. Vera R. Mastura, S.Sos., M.Si., Dra. Marlelah, M.Si., Rauf, dan Asrullah.
Kedatangan rombongan diterima oleh Kepala Bidang Pengembangan Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Suryani, bersama sejumlah pejabat terkait, yakni Kepala Bidang Pengawasan Fira, Kepala Bidang Penagihan Rini, Kepala Seksi Pendapatan/Penerimaan Pajak Erang, serta Kepala Seksi Sistem Informasi Eka. Pertemuan berlangsung pukul 10.00 WIB di Graha Kepri Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Batam.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Sulteng mendapatkan pemaparan mengenai berbagai strategi Bapenda Kepulauan Riau dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah inovasi pelayanan Samsat untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Sejumlah inovasi yang telah diterapkan di antaranya Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Goes to Mall, hingga pelayanan Samsat antarpulau. Berbagai terobosan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Selain inovasi pelayanan, digitalisasi sistem pembayaran pajak juga menjadi pembahasan penting. Pemanfaatan aplikasi, QRIS, layanan perbankan, serta berbagai platform pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses transaksi, dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.
Pengalaman Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau mendorong Bapenda setempat mengembangkan pola pelayanan yang dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pulau-pulau kecil.
Di sisi lain, kebijakan pemberian insentif dan pemutihan pajak, penghapusan denda, serta pelaksanaan program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong penerimaan daerah.
Pembahasan juga menyentuh pengelolaan pajak di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam yang memiliki karakteristik dan ketentuan khusus. Hal tersebut berkaitan dengan fasilitas perpajakan kendaraan bermotor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pembatasan kendaraan yang dibawa keluar dari wilayah FTZ.
Dalam kesempatan itu, turut dibahas realisasi penerimaan pajak daerah Kepulauan Riau, khususnya pajak air permukaan yang memiliki target sebesar Rp1 miliar, namun realisasinya belum mencapai target. Sementara itu, pemungutan pajak kendaraan di atas air belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme pemungutannya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh berbagai referensi mengenai upaya peningkatan PAD, mulai dari inovasi pelayanan, digitalisasi pembayaran, penguatan pengawasan dan penagihan, hingga penerapan kebijakan yang mendorong kepatuhan wajib pajak.
Berbagai pengalaman dan strategi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta pertimbangan bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan.
Kegiatan diakhiri dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol penghargaan sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara kedua daerah. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Komisi II DPRD Sulteng menyerahkan bawang goreng, salah satu produk oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kepada pihak Bapenda Provinsi Kepulauan Riau.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi dan komunikasi antardaerah, tetapi juga membuka peluang pertukaran gagasan dan pengalaman dalam mengembangkan strategi peningkatan PAD demi mendukung pembangunan daerah.
