KEEROM, ARAHTIMUR.ID – Upaya mewujudkan pengelolaan lahan yang terintegrasi di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, terus diperkuat. Tim 16 Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (UNDIP) menggelar Workshop Manajemen Lahan Integratif di Aula Bappeda Kabupaten Keerom, Kamis (29/10/2026), dengan melibatkan aparatur pemerintah daerah dan mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Cenderawasih (UNCEN).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam pengelolaan lahan berbasis data spasial, administrasi pertanahan, tata ruang, serta kondisi sosial masyarakat. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi melalui pendekatan pengelolaan lahan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Tiga narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, yakni Yohanis Wanane, Nur Ayu Anas, S.Si., M.T., serta Zoel Hasbuallah, Kepala Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Tanah Papua.
Workshop ini merupakan bagian dari program Tim Ekspedisi Patriot UNDIP 2026 dalam mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Lahan Integratif untuk mendukung Program Trans Tuntas di Kawasan Transmigrasi Senggi. Program tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penguatan dan integrasi data spasial serta administrasi pertanahan sebagai dasar pendukung perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan.
Dalam sesi pertama, Yohanis Wanane memaparkan konsep manajemen lahan integratif serta status kawasan transmigrasi dalam perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia menjelaskan bahwa pengelolaan lahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitan berbagai aspek, mulai dari legalitas, kondisi spasial, lingkungan, ekonomi, hingga sosial masyarakat.
Sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dan status pertanahan juga menjadi salah satu isu penting, khususnya dalam menghadapi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan kawasan hutan maupun wilayah yang memiliki keterikatan dengan masyarakat adat.
Yohanis turut menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai bagian aktif dalam proses pembangunan. Menurutnya, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayahnya. “Masyarakat adat ini bukan lagi jadi objek pembangunan tapi juga aktif,” tegasnya.
Selanjutnya, Nur Ayu Anas, S.Si., M.T., memberikan materi mengenai pengenalan dan praktik penggunaan WebGIS Patriot Senggi. Peserta diperkenalkan dengan konsep dasar data spasial, meliputi titik, garis, dan poligon, berbagai format data, serta teknik pengumpulan dan penginputan informasi lapangan ke dalam sistem informasi geografis.
Melalui praktik penggunaan aplikasi Locus Map dan WebGIS, peserta mempelajari proses pencatatan koordinat, pengolahan berkas data spasial, hingga visualisasi informasi pada peta digital. Materi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data lapangan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan.
Sementara itu, Zoel Hasbuallah dari BRWA Tanah Papua mengangkat materi mengenai konsep dan tahapan pengakuan wilayah adat. Pembahasan mencakup proses identifikasi wilayah, pemetaan partisipatif, penelusuran sejarah dan asal-usul wilayah, hingga tahapan verifikasi oleh pemerintah daerah.
Ia juga menjelaskan pentingnya memahami struktur sosial masyarakat adat, termasuk keterlibatan marga dan kelompok masyarakat yang memiliki hubungan historis maupun sosial dengan suatu wilayah. Menurutnya, pemetaan wilayah adat harus dilakukan secara menyeluruh karena hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya tidak terbatas pada daratan. “Wilayah adat tidak hanya bicara soal tanah, tapi juga soal laut,” jelasnya.
Berbagai materi tersebut kemudian diperdalam melalui diskusi yang membahas persoalan nyata pengelolaan lahan di Kawasan Transmigrasi Senggi. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Keerom, Berth, selaku Kepala Bidang Transmigrasi, mengungkapkan sejumlah persoalan administrasi pertanahan di SP1 dan SP2.
Persoalan tersebut antara lain adanya bidang tanah yang tercatat memiliki dua sertifikat, sertifikat yang belum diterbitkan, hingga ketidaksesuaian penempatan bidang tanah antara dokumen administrasi dan kondisi di lapangan.
Selain itu, diskusi turut menyoroti proses pelepasan tanah adat, pentingnya pelibatan ondoafi dan kepala suku, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat apabila terdapat penetapan status kawasan atau rencana pembangunan yang bersinggungan dengan wilayah adat.
Dalam kesempatan tersebut, Zoel Hasbuallah juga mengingatkan pentingnya memahami konsep hak menguasai negara secara tepat. Ia menegaskan bahwa kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya agraria tidak dapat dimaknai sebagai kepemilikan negara atas seluruh tanah. “Hak menguasai negara bukan berarti memiliki,” ungkapnya.
Perspektif lain disampaikan Vanessa, mahasiswa UNCEN, yang mengangkat persoalan perbedaan antara penetapan status kawasan oleh negara dan klaim masyarakat atas wilayah yang sama. Isu ini memperkaya diskusi mengenai pentingnya kejelasan status dan batas wilayah, pengakuan hak masyarakat adat, serta koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penyelesaian persoalan pertanahan.
Berbagai persoalan yang mengemuka menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Kawasan Transmigrasi Senggi membutuhkan pendekatan lintas sektor. Integrasi data administrasi pertanahan, informasi spasial, kebijakan tata ruang, dan kondisi sosial masyarakat menjadi aspek penting untuk meminimalkan potensi konflik serta mendukung perencanaan kawasan yang lebih tepat sasaran.
Koordinator Lapangan Tim 16 Ekspedisi Patriot UNDIP, Rifat Farhan, menyampaikan bahwa workshop ini diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong agar informasi administrasi pertanahan, data spasial, tata ruang, dan kondisi sosial masyarakat dapat dipahami sebagai bagian yang saling berkaitan. Harapannya, informasi yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi,” ujarnya.
Melalui workshop ini, Tim 16 Ekspedisi Patriot UNDIP berharap kapasitas aparatur pemerintah daerah dan mahasiswa dalam memahami serta mengelola informasi pertanahan dan spasial semakin meningkat.
Ke depan, pengembangan WebGIS Patriot Senggi melalui patriotsenggi.id diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi spasial dan administrasi pertanahan secara lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses. Dengan demikian, sistem informasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan serta pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi.
