JAYAPURA, ARAHTIMUR.ID – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP UNDIP) mengembangkan Sistem Administrasi Lahan berbasis WebGIS untuk memperkuat pengelolaan lahan di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi lahan hingga tingkat bidang tanah sehingga dapat menjadi dasar pengelolaan kawasan yang lebih terarah dan berbasis data.
Progres pengembangan sistem tersebut dipaparkan dalam kegiatan Paparan Tim Ekspedisi Patriot 2026 Kawasan Transmigrasi Lereh dan Senggi, Papua, pada 17 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri TEP UNDIP dari Kawasan Transmigrasi Senggi dan TEP Institut Teknologi Bandung (ITB) dari Kawasan Transmigrasi Lereh, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Pengembangan Sistem Administrasi Lahan dilakukan melalui sinergi TEP 16 UNDIP, Pemerintah Kabupaten Keerom, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom. Sistem ini mengintegrasikan tiga komponen informasi utama, yakni land tenure (penguasaan atau kepemilikan lahan), land use (pemanfaatan lahan), dan land value (nilai lahan) pada tingkat bidang tanah.
Pengumpulan dan pemutakhiran informasi tersebut dilakukan melalui pendekatan participatory mapping dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan data spasial dilengkapi dengan pengetahuan lokal warga mengenai kondisi, penguasaan, serta pemanfaatan lahan di lingkungan mereka.
“Kami Tim 16 UNDIP mengembangkan Sistem Administrasi Lahan berbasis WebGIS di Senggi bersama Pemda Keerom dan Kantah ATR/BPN. Kami menemukan persoalan seperti perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan lahan, bahkan SHM yang belum dapat digunakan sebagai agunan bank. Saat ini solusi kami adalah pendataan land tenure, land use, dan land value pada tingkat bidang tanah melalui participatory mapping yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak melalui Patriot Cilik,” ujar Dania Paramitha, anggota Tim 16 Ekspedisi Patriot UNDIP.
Keterlibatan masyarakat dalam participatory mapping tidak hanya ditujukan untuk memperoleh data mengenai lahan, tetapi juga membangun pemahaman bersama mengenai ruang di kawasan transmigrasi. Melalui program Patriot Cilik, anak-anak turut diajak mengenali dan memetakan lingkungan tempat tinggal mereka.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat selanjutnya menjadi bagian dari pengembangan WebGIS. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi peta, tetapi juga mengintegrasikan berbagai informasi terkait bidang tanah sehingga dapat mendukung proses perencanaan dan pengelolaan kawasan.
Pemaparan progres TEP mendapat perhatian dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY. Ia menyebut para Patriot telah melakukan identifikasi terhadap persoalan di kawasan sekaligus merumuskan sejumlah solusi yang dapat diterapkan melalui program cepat maupun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
“Mereka dengan penuh semangat dan keseriusan, ada dua profesor yang tadi memaparkan hasil sementara yang didapatkan, identifikasi permasalahan dan solusi apa yang bisa dihadirkan secara cepat melalui program-program yang sifatnya quick wins maupun rekomendasi kepada pemerintah pusat,” kata AHY di Jayapura, Kamis (17/9/2026).
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa hasil pemetaan yang dilakukan TEP pada 2026 tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi. Hasil tersebut juga akan ditindaklanjuti melalui dukungan anggaran untuk menghadirkan solusi yang dibutuhkan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Pengembangan Sistem Administrasi Lahan berbasis WebGIS di Senggi menjadi salah satu case study penerapan integrasi data lahan hingga tingkat bidang tanah. Model tersebut selanjutnya dapat dikembangkan dan diadaptasi untuk kawasan transmigrasi lainnya dengan menyesuaikan karakteristik, persoalan, serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Dengan integrasi data land tenure, land use, dan land value serta keterlibatan masyarakat dalam pemetaan, sistem ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan mendukung pengelolaan kawasan transmigrasi yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
