DAERAH  

TEP Undip Kembangkan WebGIS untuk Perkuat Penataan Lahan dan Trans Tuntas di Senggi

Tim 16 Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP Undip) bersama pemangku kepentingan Kabupaten Keerom dalam Focus Group Discussion (FGD) pengembangan Sistem Informasi Manajemen Lahan Integratif di Kawasan Transmigrasi Senggi, Papua. Kegiatan ini membahas pemanfaatan WebGIS untuk mendukung penataan lahan, penguatan data pertanahan, dan pelaksanaan program Trans Tuntas.

KEEROM, ARAHTIMUR.ID – Tim 16 Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Diponegoro (Undip) mengembangkan sistem informasi manajemen lahan terintegrasi di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. Sistem berbasis WebGIS tersebut dikembangkan untuk mendukung penataan lahan hingga tingkat bidang sekaligus memperkuat pelaksanaan program Trans Tuntas.

Prototipe ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan data lahan yang terintegrasi dan mudah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Sistem dibangun menggunakan teknologi open source dengan melibatkan masyarakat transmigran, masyarakat adat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengumpulan dan pemetaan data.

Manfaat sistem tersebut dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar TEP Undip bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Keerom.

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua, Syerlinda Koumtur, mengatakan hasil penelitian dan pemetaan yang dilakukan TEP Undip dapat membantu pemerintah dalam penataan kawasan transmigrasi, termasuk mendukung program Trans Tuntas dan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Hasil penelitian yang dilakukan akan membantu Dinas Transmigrasi. WebGIS akan sangat membantu dalam pelaksanaan program Trans Tuntas yang sudah sejak lama belum tuntas. Sudah beberapa tahun lalu diusahakan SHM bekerja sama dengan Kantah Keerom. Hasil pekerjaan ini sangat membantu untuk penerbitan SHM,” kata Syerlinda.

Dalam membangun sistem tersebut, TEP Undip melakukan pengumpulan data melalui pemotretan udara menggunakan drone, pemetaan bidang tanah, survei rumah tangga transmigran, serta participatory mapping atau pemetaan partisipatif.

Data yang dihimpun mencakup informasi administrasi kepemilikan dan penguasaan lahan, penggunaan lahan, riwayat perolehan, dokumen legalitas, batas bidang, potensi konflik atau klaim lahan, nilai ekonomi, harga tanah, akses infrastruktur, hingga potensi pengembangan kawasan.

Ketua Tim 16 TEP Undip, Dr. Sariffuddin, mengatakan proses pemetaan di Senggi juga memberikan pemahaman baru bagi tim terkait keberadaan dan persoalan tanah adat di kawasan transmigrasi.

“Kami membantu pendataan, untuk kelanjutannya diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi. Kami belajar hal baru terkait dengan tanah adat. Kami punya ide untuk melakukan pemetaan tanah adat dan melegalkannya bersama pemerintah. Karena ini sesuatu yang baru, hal ini masih akan didiskusikan dengan kementerian,” ujar Sariffuddin.

WebGIS yang dikembangkan memuat tiga kelompok informasi utama, yakni administrasi lahan, nilai ekonomi atau potensi pasar, serta penggunaan lahan.

Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi bidang tanah di kawasan transmigrasi. Data juga dapat menjadi dasar dalam proses penataan ruang dan pengambilan kebijakan terkait pengembangan kawasan.

Dalam FGD, perwakilan bidang penataan ruang Kabupaten Keerom menyampaikan bahwa data kawasan transmigrasi Senggi dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Keerom.

Data tersebut dinilai penting agar pengembangan kawasan dapat diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang serta perizinan yang telah ada.

Perwakilan Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Wawan Wanma, juga menyampaikan bahwa hasil pendataan dan pemetaan TEP Undip dapat menjadi masukan untuk memperkuat kepemilikan lahan masyarakat.

“Hasil yang didapatkan bisa menjadi masukan untuk memperkuat kepemilikan lahan,” kata Wawan.

Pengembangan sistem informasi lahan tersebut sejalan dengan perhatian Kementerian Transmigrasi terhadap persoalan lahan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara sebelumnya menekankan pentingnya pengelolaan lahan dalam penyelenggaraan program transmigrasi.

“Hulunya kegiatan transmigrasi itu adalah lahan. Sekarang kami mengelola kurang lebih 3,1 juta hektare HPL transmigrasi, tetapi banyak sekali persoalan yang luar biasa kompleks,” ujar Muhammad Iftitah.

Melalui pengembangan prototipe di Senggi, TEP Undip menjadikan kawasan tersebut sebagai studi kasus pengembangan Sistem Informasi Manajemen Lahan Integratif yang masih dapat disempurnakan dan dikembangkan untuk kawasan transmigrasi lainnya.

WebGIS tersebut telah tersedia melalui patriotsenggi.id sebagai salah satu luaran TEP Undip dalam pendampingan di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom.