PALU, ARAHTIMUR.ID – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arnila, menyoroti potensi dampak ekonomi dari rencana pemindahan lokasi sandar kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), KM Lambelu dan KM Dorolonda, dari Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, ke Pelabuhan Donggala.
Ia menilai, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang, serta masyarakat di Pantoloan, Wani, dan wilayah sekitarnya yang selama ini menggantungkan penghasilan pada aktivitas penumpang kapal.
Hal itu disampaikan Arnila dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulteng yang berlangsung di Gedung Baruga DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Senin (26/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Arnila mempertanyakan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Donggala mempertimbangkan dampak rencana pemindahan lokasi sandar kapal terhadap masyarakat di kawasan Pantai Barat, terutama warga yang memperoleh penghasilan dari kegiatan ekonomi di sekitar Pelabuhan Pantoloan.
Menurutnya, Wani dan wilayah sekitarnya juga merupakan bagian dari Kabupaten Donggala sehingga kepentingan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian yang sama.
Arnila mengingatkan agar rencana pemindahan aktivitas kapal tidak justru mengurangi pendapatan masyarakat Pantoloan dan wilayah sekitarnya, sementara aktivitas ekonomi di lokasi tujuan berpotensi meningkat.
“Apakah pihak pemerintah Donggala pernah nggak mempertimbangkan bahwa Wani dan sekitarnya yaitu bagian dari Kabupaten Donggala itu sendiri? Karena setahu saya Wani itu masih masuk Donggala, kan? Ketika kapal yang ada sekarang ini di Pantoloan berlabuh dipindahkan ke Donggala, kasihan masyarakat yang menggantungkan hidup mencari makan dengan menjual di Pantoloan itu sendiri,” kata Arnila.
Ia menegaskan, persoalan pemindahan lokasi sandar kapal Pelni tidak semestinya hanya dilihat dari aspek operasional pelayaran. Dampaknya terhadap keberlangsungan usaha masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan penting sebelum kebijakan diterapkan.
Arnila menilai, aktivitas penumpang kapal selama ini turut menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Pelabuhan Pantoloan. Para pedagang dan pelaku UMKM mengandalkan keberadaan penumpang untuk menjual berbagai kebutuhan, sehingga perubahan lokasi sandar berpotensi memengaruhi pendapatan mereka.
Di sisi lain, Arnila menegaskan bahwa PT Pelni tidak semestinya menjadi pihak yang dipersalahkan dalam persoalan tersebut. Menurutnya, perusahaan menjalankan jadwal pelayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan kementerian terkait.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat yang berpotensi terdampak.
“Tidak layak, tidak pantas Donggala bisa hidup ekonominya, sementara pihak dari Pantoloan sendiri ekonominya surut. Dan ada lagi kecamatan yang ada di sebelahnya Pantoloan, yaitu bagian dari Donggala juga. Jadi mungkin ini pemerintah Donggala harus perhatikan supaya perekonomian ini bisa berjalan,” tutupnya.
Arnila berharap, setiap keputusan terkait pemindahan lokasi sandar kapal Pelni dapat memperhatikan pemerataan manfaat ekonomi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas Pelabuhan Pantoloan.
