PALU, ARAHTIMUR.ID – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Awaluddin, S.Sos., M.P.A., menegaskan pentingnya kesiapan layanan kesehatan bagi calon jemaah haji serta pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Haji Tahun 2027 yang mewakili Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026).
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Muklis, S.Sos., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, para kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota, serta sejumlah instansi terkait.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait pelayanan kesehatan, dukungan anggaran, dan pemenuhan kebutuhan calon jemaah haji asal Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah meminta jajaran Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji sejak tahap persiapan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah teridentifikasi dengan baik sehingga dapat dipersiapkan sebelum keberangkatan.
Kesiapan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, mengingat jemaah membutuhkan kondisi fisik yang memadai untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.
Selain aspek kesehatan, Wakil Gubernur juga mengusulkan perubahan skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Jika sebelumnya pembiayaan ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 60 persen dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 40 persen, untuk tahun mendatang diusulkan perubahan komposisi menjadi 40 persen dari pemerintah provinsi dan 60 persen dari pemerintah kabupaten/kota.
Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan pembagian beban pembiayaan. Pemerintah provinsi harus mengakomodasi kebutuhan 12 kabupaten dan satu kota, sedangkan setiap pemerintah kabupaten/kota menanggung kebutuhan di wilayahnya masing-masing.
Skema baru tersebut masih memerlukan pembahasan bersama antarpemerintah daerah dan instansi terkait agar perencanaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tanggung jawab masing-masing daerah, serta ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Awaluddin menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi IV, akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan OPD terkait mempersiapkan pelayanan bagi calon jemaah haji secara optimal.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus dilaksanakan secara menyeluruh, terencana, dan sesuai kebutuhan masing-masing calon jemaah.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD terkait untuk memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Kami mendorong agar seluruh calon jemaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan optimal,” ujar Awaluddin.
Menurutnya, kesiapan kesehatan merupakan faktor mendasar yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif instansi terkait agar pemeriksaan kesehatan dan pelayanan medis dapat terlaksana secara terkoordinasi sejak tahap awal persiapan hingga menjelang keberangkatan.
“Kesehatan jemaah menjadi salah satu hal yang paling utama. Kami berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan baik dan menyeluruh sehingga kondisi para jemaah benar-benar dipersiapkan sebelum keberangkatan. Dengan kesiapan yang matang, kita berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lancar dan sukses,” katanya.
Awaluddin juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten/kota, instansi penyelenggara haji, dan jajaran Dinas Kesehatan. Menurutnya, koordinasi yang efektif diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, baik dalam aspek pemeriksaan kesehatan, pelayanan jemaah, maupun dukungan pembiayaan.
Terkait usulan perubahan skema pembiayaan, ia menilai pembahasan bersama tetap diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan nantinya mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, kemampuan anggaran daerah, serta pembagian tanggung jawab yang proporsional.
“Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal. DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong agar persiapan dan pelayanan kepada jemaah benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M. Dengan perencanaan yang matang, pelayanan kesehatan yang optimal, dukungan anggaran yang terukur, serta koordinasi lintas sektor yang solid, pelayanan kepada calon jemaah haji asal Sulawesi Tengah diharapkan dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar.
