PALU, ARAHTIMUR.ID – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, SE, mendorong penguatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan uji publik Ranperda tersebut di Hotel Best Western Plus Coco, Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Senin (19/10/2026).
Uji publik ini dilaksanakan untuk menyempurnakan substansi Ranperda dengan menghimpun saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, asosiasi dan kelompok tani, penyuluh pertanian, hingga pelaku usaha di sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Yus Mangun menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Selain menjadi penopang ketahanan pangan, sektor ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi perdesaan, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan dan teknologi, ketersediaan pupuk dan benih, akses pasar, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, keterpaduan antara produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian juga perlu terus diperkuat.
“Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum daerah yang mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertanian secara terarah, terpadu, berkelanjutan, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Yus Mangun.
Ia menegaskan, Komisi II DPRD Sulteng berkomitmen untuk mendorong dan mengawal proses pembentukan Ranperda tersebut agar berlangsung secara terbuka, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui Ranperda Penyelenggaraan Pertanian, diharapkan hadir kebijakan yang mampu memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas serta daya saing hasil pertanian, memperkuat kelembagaan petani, dan mendorong pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Yus Mangun juga berharap uji publik ini dapat menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, Ranperda yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.
Pada kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyempurnaan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Yusuf, SP dan Mahfud Masuara, SH, serta Anggota Komisi II DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng, Sopian, A.Md.IP, SH, MH; Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sulteng, Fandy Ryanto, SH, MH; serta Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc. Kegiatan tersebut juga dihadiri tenaga ahli lingkup DPRD Sulteng dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ranperda Penyelenggaraan Pertanian diharapkan menjadi landasan kebijakan yang mampu mendorong terwujudnya sektor pertanian Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat.
